Ruang Lingkup Civic Education

civic education adalah, ruang lingkup civic education

Jagoanilmu, Ruang Lingkup Civic Education – Civic education berasal dari bahasa inggris yaitu civic yang artinya kewarganegaraan dan education yang artinya pendidikan. Secara istilah Civics Education oleh sebagian pakar diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Pendidikan Kewargaan dan Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan kewargaan (Civic Education) adalah progam pendidikan yang memuat bahasan tentang masalah kebangsaan, kewarganegaraan dalam hubunganya dengan Negara, demokrasi, HAM dan masyarakat madani (Civil Society) yang dalam implementasinya menerapkan prinsip-prinsip pendidikan demokratis dan humanis.

Istilah Pendidikan Kewargaan diwakili oleh Azyumardi Azra dan Tim ICCE (Indonesian Center for Civic Education) UIN Jakarta sebagai Pengembang Civics Education di Perguruan Tinggi yang pertama. Sedangkan istilah Pendidikan Kewarganegaraan diwakili oleh Zemroni, Muhammad Numan Soemantri, Udin S. Winataputra dan Tim CICED (Center Indonesian for Civics Education), Merphin Panjaitan, Soedijarto dan pakar lainnya.

Pendidikan Kewargaan semakin menemukan momentumnya pada dekade 1990-an dengan pemahaman yang berbeda-beda. Bagi sebagian ahli, Pendidikan Kewargaan diidentikkan dengan Pendidikan Demokrasi (democracy Education), Pendidikan HAM (human rights education) dan Pendidikan Kewargaan (citizenship education). Menurut Azra, Pendidikan Demokrasi (democracy Education) secara subtantif menyangkut sosialisai, diseminasi dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya dan praktik demokrasi melalui pendidikan. Lalu bagaimana dengan ruang lingkupnya? Dibawah ini pembahasan tentang bagaimana ruang lingkup civic eduacation.

Ruang lingkup Civic Education terdiri dari tiga materi pokok materi yaitu: demokrasi, HAM, dan masyarakat madani, yakni:

1. Demokrasi

Kata demokrasi terkesan sangat akrab dan seakan sudah dimengerti begitu saja. Dalam banyak perbincangan mulai dari yang serius sampai yang santai di meja makan kata demokrasi sering terlontar. Secara etimologi “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa yunani yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan cratein yang berarti kekuasaan atau kedaulatan.

Jadi secara bahasa demos-cratein (demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahanya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasan oleh rakyat. Sedangkan demokrasi menurut kamus besar bahasa indonesia berarti (bentuk atau sistem) pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya. Pemerintahan demokrasi yang tulen adalah suatu pemerintahan, yang sungguh-sunguh melaksanakan kehendak rakyat yang sebenarnya. Akan tetapi kemudian penafsiran atas demokrasi itu berubah menjadi suara terbanyak dari rakyat banyak.

Sedangkan menurt istilah demokrasi adalah sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat mengandung pengrrtian tiga hal:

  1. Pemerintah dari rakyat (government of the people)
    Mengandung pengertia yang berhubungan denngan pemerintahan yang sah dan diakui (legitimate government) dan pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (unlegitimate government) di mata rakyat.
  2. Pemerintahan oleh rakyat (government by people)
    Pemerintahan oleh berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan diri dan keinginannya sendiri.
  3. Pemerintahan untuk rakyat (government for people)
    Mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah itu dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat harus didahulukan dan diutamakan di atas segalanya.

2. HAM

Untuk memahami hakikat hak asasi manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berprilaku, melindungi kebebasaan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.

Menurut Jan Materson (dari komisi HAM PBB) dalam Teaching Human Rights, United Nations sebagaimana dikutip oleh tim ICCE UIN Jakarta dalam bukunya menegaskan bahwa “(hak asasi manusia adalah hak-hakyang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia). Selanjutnya John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah yang diberikan langsung oleh tuhan yang maha pencipta sebagai hak yang kodrati (Masyhur Effendi, 1994). Oleh karenanya , tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hdup dan kehidupan manusia dan merupakan hal kodrati yang tak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.

Dalam undang-undang (UU) Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 1 disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM di atas, diperoleh sutu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerahAllah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.

Beberapa ciri pokok hakikat HAM yaitu:

  1. Ham tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
  2. Ham berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.
  3. Ham tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM (Mansour Faqih, 2003).

3. Masyarakat Madani

Dalam mendefinisikan terma masyarakat madani ini sangat bergantung pada kondisi sosio-kultural atau suatu bangsa, karena bagaimanapun konsep masyarakat madani merupakan bangunan terma yang lahir dari sejarah pergulatan bangsa eropa barat.

Zbigniew Rau dengan latar belakang kajianya pada kawasan Eropa Timur dan Uni Soviet sebagaimana dikutip oleh tim ICCE UIN Jakarta ia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah merupakan suatu masyarakat yang berkembang dari sejarah, yang mengandalkan ruang di mana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung, bersaing satu sama lain guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini.

Terjemahan makna makna masyarakat madani ini, banyak diiukuti oleh cendekiawan dan ilmuan Indonesia, seperti nurcholis majid, M. Dawam Raharjo, Azyumardi Azra dan sebagainya. Dan pada prinsipnya konsep masyarakat madani adalah sebuah tatanan komunitas masyarakat yang mengedepankan toleransi, demokrasi dan berkeadaban sesrta menghargai akan adanya pluralisme.

Akhir Kata

Itulah penjelasan tentang Ruang Lingkup Civic Education. Dari Seminar Nasional Pengaiaran dan Pendidikan Civic di Tawangmangu Surakarta 1972 ditegaskan bahwa Civic digan­ti dengan Ilmu Kewargaan Negara. Ilmu Kewarganegaraan sebagai mata kuliah pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dibedakan dengan Pendidikan Kewargaan Negara yang merupakan terjemahan dari Civic Education. Semoga bermanfaat.

Author: Wa Ode

Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Bila kamu tak bahagia dengan hidupmu, perbaiki apa yang salah, dan TERUSLAH MELANGKAH.