Perbedaan Demokrasi Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi

Tahukah anda apa yang dimaksud dengan Perbedaan Demokrasi Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi ?? Jika anda belum mengetahui nya anda tepat sekali mengunjungi jagoanilmu.net. Karena pada kesempatan kali ini akan mengulas tentang perbedaan demokrasi orde lama dan reformasi, perbandingan pelaksanaan orde lama, orde baru dan masa reformasi di Indonesia. Oleh karena itu marilah simak penjelasan yang ada dibawah berikut ini.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang telah merdeka sejak tahun 1945 silam. Indonesia telah dipimpin oleh beberapa pemimpin negara yang mana beberapa pemimpin tersebut memerintah dengan orde yang berpengaruh terhadap tatanan negara ini. Beberapa orde tersebut adalah Orde Lama di masa pemerintahan Presiden Soekarno, Orde Baru di masa pemerintahan presiden Soeharto, dan Orde Reformasi yang di awali oleh Presiden B.J. Habibi kemudian di lanjutkan beberapa presiden hingga sekarang. Berikut penjelasan tentang perbedaan demokrasi orde lama, orde baru dan reformasi, yaitu :

Perbedaan Demokrasi Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi

Seringkali kita temui pertanyaan perbedaan atau membandingkan pelaksanaan demokrasi di Indonesia mulai dari masa orde lama, order baru dan masa reformasi. Simak penjelasannya di bawah ini.

Masa Orde Lama (Demokrasi Terpimpin)

Orde lama adalah sebutan bagi periode pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang berlangsung pada tahun 1945 hingga tahun 1968. Padaperiode ini, Presiden Soekarno berlaku sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

Ir. Soekarno

Pada Masa Orde Lama berlangsung mulai tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 1 Maret 1966. Demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi terpimpin.

Ciri umum demokrasi terpimpin, antara lain:

  1. Adanya rasa gotong royong.
  2. Tidak mencari kemenangan atas golongan lain.
  3. Selalu mencari sintesa untuk melaksanakan amanat rakyat.

Semasa pelaksanaan demokrasi terpimpin kecenderungan semua keputusan hanya ada pada Pemimpin Besar Revolusi Ir. Soekarno. Hal ini mengakibatkan rusaknya tatanan kekuasaan negara, misalnya DPR dapat dibubarkan, Ketua MA, MPRS menjadi Menko,pemimpin partai banyak yang ditangkapi.

Dimulai pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945, kondisi ekonomi pada waktu itu sangat buruk diantaranya dipicu oleh inflasi, blokade ekonomi oleh pihak Belanda, kas negara kosong dan eksploitasi saat penjajahan. Inflasi sendiri disebabkan beredarnya lebih dari satu mata uang, tepatnya 3 mata uang yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang Jepang. Pemerintah Indonesia pun kemudian mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia) untuk menggantikan mata uang Jepang. Bila banyak uang beredar di masyarakat maka otomatis akan meledakkan tinggat inflasi. Beberapa upaya pun diambil pemerintah RI diantaranya mengadakan program Pinjaman Nasional,  pembentukan Planning Board, Konferensi Ekonomi 1946 dan upaya melakukan swasembada pangan.

Masa Orde Baru

Masa Orde Baru berlangsung mulai dari 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Pelaksanaan demokrasi masa Orde Baru ditandai perbedaan, yaitu dilaksanakan pemilihan umum dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia lebih dari lima kali untuk memilih anggota DPRD tingkat I, DPRD tingkat II, dan DPRD. Pemilihan tersebut kemudian membentuk MPR yang bertugas menetapkan GBHN dan memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Soeharto

Sejak hasil pemilu 1971 sampai pemilu 1997, pucuk pemerintahan tidak pernah mengalami pergantian, hanya pejabat setingkat menteri yang silih berganti. Pucuk kekuasaan tidak pernah digantikan orang lain, Soeharto menjabat 32 tahun karena pada massa itu belum dikenal adanya pembatasan kekuasaan presiden tentang periode jabatan.

Tetapi terjadi kemajuan pesat di bidang pembangun secara fisik dengan bantuan dari negara asing yang memberikan pinjaman lunak. Oleh karena besarnya pinjaman yang menjadi beban pemerintah, bersamaan dengan krisis ekonomi maka pemerintahan menjadi goyah. Kita melepaskan PT.Freeport dengan sistem pembagian saham, dan lebih parahnya lagi mayoritas atau hampir bisa dikatakan seluruh keuntungan PT.Frepoort mengalir ke devisa Amerika sebagai negara kreditur kita.

Selain itu, dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara pada rezim orde baru kurang kosekuen dalam pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Tanggal 21 Mei 1998 Presiden resmi mengundurkan diri. Kekuasaan Orde Baru sampai tahun 1998 dalam ketatanegaraan Indonesia tidak mengamalkan nilai-nilai demokrasi. Praktik kenegaraan Orde Baru dijangkiti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Masa Reformasi

Aksi reformasi membawa perubahan-perubahan dalam bidang politik dan usaha penegakkan kedaulatan rakyat, serta meningkatkan peran serta masyarakat dan mengurangi dominasi pemerintah dalam kehidupan politik.Dengan pengangkatan BJ Habibie sebagai presiden baru berubah juga pola otoriter penguasa yang selama 32 tahun kita rasakan ketika massa pemerintahan Soeharto.

Implementasi demokrasi pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada UUD 1945 yang telah diamandemen oleh MPR. Dengan penyempurnaan pelaksanaannya, meningkatkan peran lembaga-lembaga negara dengan menegakkan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan, (check and balance system ) yang jelas antar lembaga-lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif dan yang lebih jelas tidak ada kekuasaan berlebih pada salah satu lembaga, seperti berikut :

  1. Presiden dan wakil Presiden dipilih dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali  satu kali jabatan yang sama.
  2. DPA  dihapuskan
  3.  Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilu.

Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan hasil pemilu. Nuansa demokrasi sangat terasa dalam era reformasi ini, terutama dalam hal penegakkan HAM dan usaha recovery ekonomi dan kemandirian bangsa. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia selama kurun waktu 60 tahun terakhir telah banyak mengalami perubahan yang mencakup berbagai hal, yaitu sebagai berikut :

  1. Periode 1945-1949 dengan UUD 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila namun dalam penerapan berlaku demokrasi liberal
  2. Periode 1949-1950 dengan konstitusi RIS berlaku demokrasi liberal.
  3. Periode 1950-1959 dengan UUDS 1950 berlaku demokrasi liberal dengan multipartai.
  4. Periode 1959-1965 dengan UUD 1945 seharus berlaku demokrasi Pancasila, namun yang diterapkan demokrasi terpimpin (cebderung otoriter).
  5. Periode 1966-1998 dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila (cenderung otoriter).
  6. Periode 1998 sampai sekarang dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila (cenderung ada perubahan menuju demokratisasi).

Tabel perbedaan masa orde baru dan reformasi

tabel perbedaan orde lama orde baru dan reformasi

Baca juga: Sejarah Pertempuran Surabaya 10 November 1945

Demikian penjelasan tentang perbedaan demokrasi orde lama, orde baru dan reformasi. Semoga artikel ini bisa menjadi referensi dalam pembuatan makalah ataupun tugas-tugas Anda.

Author: Wa Ode

Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Bila kamu tak bahagia dengan hidupmu, perbaiki apa yang salah, dan TERUSLAH MELANGKAH.