Hen Hen Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Bila kamu tak bahagia dengan hidupmu, perbaiki apa yang salah, dan TERUSLAH MELANGKAH.

Materi Lengkap Pengertian Hukum Pertambangan

1 min read

Pengertian Hukum Pertambangan

Pengertian Hukum Pertambangan – Hukum pertambangan menurut Salim HS adalah: “keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)”.

Pengertian Hukum Pertambangan

Objek kajian hukum pertambangan tidak hanya mengatur hak penambang semata-mata, tetapi juga mengatur kewajiban penambang kepada Negara. Kaidah dalam hukum pertmbangan dibedakan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum pertambangan tertulis dan kaidah hukupertambangan tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis adalh kaidah-kaidah hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Hukum pertambangan tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat.

Baca juga: Pertambangan di Indonesia

Asas-asas Hukum Pertambangan

a. Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:

1. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan

2. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa

3. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas

4. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

b. Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi berasaskan:

  1. ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersamadan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

 

Objek Dan Ruang Lingkup Hukum Pertambangan

Objek kajian merupakan sasaran di dalam penyelidikan atau pengkajian hukum pertambangan. Objek itu dibagi dalam dua macam, yaitu objek materil dan objek formal. Objek materil adalah bahan atau materil yang dijadikan sasaran penyelidikannya. Objek materil hukum pertambangan adalah manjusia dan bahan galian.

Objek formal yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materiilnya. Jadi, objek forma hukum pertambangan adalah mengatur hubungan antara negara dengan galian dan hubungan antara negara dengan orang atau badan hukum dalam pemanfaatan bahan galian.

Ruang lingkup kajian hukum pertambangan meliputi pertambangan umum, dan pertambnagan minyak dan gas bumi. Pertambangan umum merupakan pertambangan bahan galian di luar minyak dan gas bumi pertambangan umum dibedakan menjadi lima golongan, yaitu:

1. Pertambangan mineral radioaktif
2. Pertambangan mineral logam
3. Pertambangan mineral nonlogam
4. Pertambangan batu bara, gambut, dan bitumen padat,
5. Pertambangan panas bumi.

 

Hukum Pertambangan

No. Periode Karakter Umum

1. Berlakunya:

  • UU No. 11 Tahun 1967
  • UU No. 1 Tahun 1967
  • PP No. 32 Tahun 1969
  • Sentralisasi perizinan
  • Skema perizinan yang digunakan adalah KP, SIPD, SIPR, SIPP mekanisme permohonan wilayah
  • KK/PKP2B untuk PMA

2. Berlakunya:

  • UU No. 22 Tahun 1999
  • PP No. 75 Tahun 2001
  • Kewenangan penerbitan izin mulai didesentralisasi ke Daerah
  • Skema perizinan yang digunakan masih menggunakan KP, SIPD, SIPR, SIPP mekanisme permohonan wilayah
  • KK/PKP2B untuk PMA

 

3. Berlakunya:

  • UU No. 4 Tahun 2009
  • PP No. 22 Tahun 2010
  • PP No. 23 Tahun 2010
  • PP No. 55 Tahun 2010
  • PP No. 78 Tahun 2010
  • Desentralisasi perizinan (IUP)
  • Diperkenalkan konsep Wilayah Pertambangan
  • Diperkenalkan sistem pelelangan
  • Kontrak/perjanjian pertambangan digantikan dengan sistem IUP

 

 

Undang Undang Pertambangan Terbaru

Poin penting perubahan yang terdapat pada PP No. 1/2017, yaitu:

  1. Perubahan jangka waktu permohonan perpanjangan IUP/IUPK paling cepat 5 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu izin usaha;
  2. Perubahan ketentuan tentang divestasi saham hingga 51% secara bertahap;
  3. Pengaturan tentang penetapan harga patokan untuk penjualan mineral dan batubara;
  4. Penghapusan ketentuan bahwa pemegang KK yang telah melakukan pemurnian dapat melakukan penjualan hasil pengolahan dalam jumlah dan waktu tertentu; dan
  5. Pengaturan lebih lanjut terkait tatacara pelaksanaan Peningkatan nilai tambah dan penjualan mineral logam akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Itulah penjelasan tentang materi lengkap hukum pertambangan. Semoga bisa membantu Anda dalam mengerjakan tugas seperti tugas makalah ataupun tugas lainnya. Terima kasih.

Hen Hen Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Bila kamu tak bahagia dengan hidupmu, perbaiki apa yang salah, dan TERUSLAH MELANGKAH.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *