Kebijakan Fiskal Dan Moneter: Pengertian, Tujuan, Perbedaan dan Contoh

Dalam makroekonomi pasti Anda sudah mengenal kebijakan fiskal dan moneter. Namun, terkadang masih ada sebagian orang yang masih belum tahu perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Untuk itu, kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara kebijakan moneter dan fiskal, yakni:

Kebijakan Fiksal Dan Moneter

A. KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam membuat perubahan pada bidang perpajakan (pendapatan pemerintah) dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian.

Menurut Keynes, kebijakan fiskal sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Melalui kebijakan fiskal pengeluaran agregat dapat ditambah dan langkah ini akan menaikkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja.

Di bidang perpajakan, langkah yang perlu dilaksanakan adalah mengurangi pajak pendapatan. Pengurangan pajak pendapatan ini akan menambah kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dan akan meningkatkan pengeluaran agregat. Selanjutnya, pengeluaran agregat dapat lebih ditingkatkan lagi dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah – untuk membeli barang dan jasa yang diperlukannya maupun untuk menambah investasi pemerintah.

Dalam masa inflasi atau ketika kegiatan ekonomi telah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan kenaikan harga-harga sudah semakin pesat, langkah sebaliknya harus dijalankan, yaitu dengan menaikkan pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah. Langkah ini akan mengurangi pengeluaran agregat dan inflasi pun akan berkurang.

Fungsi dan Peran Kebijakan Fiskal

Ketika membahas tentang fungsi kebijakan fiskal, maka sama halnya kita membahas fungsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka beberapa fungsi kebijakan fiskal antar lain adalah :

1. Fungsi Alokasi

Sebagai penerimaan pajak yang dialokasikan untuk pengeluaran yang sifatnya demi kepentingan umum. Beberapa pengalokasian dana tersebut antara lain seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan taman, dll.

2. Fungsi Distribusi

Juga berfungsi untuk didistribusikan kepada masyarakat demi mewujudkan pemerataan pendapatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar kelas sosial. Subsidi, beasiswa dan dana pensiun merupakan beberapa perwujudan dari fungsi distribusi APBN.

3. Fungsi Stablitas

Sebagai instrumen untuk mengendalikan stabilitas ekonomi negara. Apabila terjadi permasalah ekonomi ekstrim yang menciptakan ketidakseimbangan dalam perekonomian negara, maka kebijakan fiskal dengan Anggaran yang ada dapat membantu untuk mengatasi masalah tersebut.

Macam – Macam dan Jenis-Jenis Kebijakan Fiskal

1. Kebijakan Fiskal Berdasarkan bentuknya

  1. Kebijakan yang berhubungan dengan pembelian pemerintah atas barang atau jasa
  2. Kebijakan menyangkut perpajakan
  3. Kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer (kompensasi pengangguran, tunjangan keamanan, tunjangan pensiun, dll)

2. Kebijakan Fiskal Berdasarkan Kesadaran Pemerintah

  1. Kebijakan Fiskal yang Disengaja (Manual)
  2. Kebijakan Fiskal Stabilisasi Otomatis

3. Kebijakan Fiskal Berdasarkan Teorinya

  1. Teori Pembiayaan Fungsional (Functional Finance)
  2. Teori Pengelolaan Anggaran (The Managed Budget Approach)
  3. Teori Stabilisasi Anggaran Otomatis (The Stabilizing Budget).

4.Kebijakan Fiskal Berdasarkan Hasil serta Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Negara

  1. Kebijakan Anggaran Seimbang
  2. Kebijakan Anggaran Surplus
  3. Kebijakan Anggaran Defisit
  4. Kebijakan Anggaran Dinamis

Instrumen Kebijakan Fiskal

Adapun instrument kebijakan fiskal, yaitu :

1. Penerimaan (Pendapatan) Negara

Pendapatan negara adalah penambahan nilai kekayaan bersih dalam sebuah negara. Beberapa sumber pendapatan negara antara lain :

a. Penerimaan Pajak, meliputi :

  1. Pendapatan Pajak Dalam Negeri
  2. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), meliputi :

  1. Penerimaan Sumber Daya Alam
  2. Pendapatan Laba BUMN
  3. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)
  4. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

2. Pengeluaran (Belanja) Negara

Belanja Negara adalah pengurangan nilai kekayaan bersih dari suatu negara oleh pemerintahan dalam periode tertentu. Beberapa belanja negara antara lain :

  1. Belanja Pegawai
  2. Belanja Barang
  3. Belanja Modal
  4. Belanja Bunga dan Pinjaman
  5. Subsidi (Energi dan Non Energi)
  6. Belanja Hibah
  7. Belanja Bantuan Sosial
  8. Belanja Lain-lain

Contoh Kebijakan Fiskal

Contoh kebijakan fiskal, yaitu:

  1. Melakukan penghematan pengeluaran negara
  2. Mewajibkan kepemilikan NPWP (nomor pokok wajib pajak) untuk meningkatkan wajib pajak
  3. Menaikkan jumlah pajak dan jenis pajak
  4. Melakukan pinjaman negara, misalnya dengan mengeluarkan obligasi pemerintah

 

B. KEBIJAKAN MONETER

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh bank sentral (Bank Indonesia) untuk mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga, dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat.

Apabila terjadi permasalahan berupa tingginya tingkat pengangguran di Indonesia maka pengeluaran agregat perlu ditambah untuk mengurangi pengangguran tersebut. Cara yang ditempuh oleh bank Indonesia salah satunya dengan menurunkan suku bunga untuk menggalakkan pertambahan penanaman modal.

Secara garis besar, kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia meliputi dua hal, yaitu: 1) Kebijakan moneter ekspansif (menambah jumlah uang yang beredar) dan 2) Kebijakan moneter kontraktif (mengurangi jumlah uang yang beredar).

Fungsi Kebijakan Moneter

Fungsi dikeluarkannya kebijakan moneter diantaranya adalah:

  1. Menjaga iklim investasi di suatu negara
  2. Membuka luas lapangan pekerjaan
  3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil
  4. Meningkatkan neraca pembayaran
  5. Mempertahankan kestabilan nilai tukar mata uang
  6. Memperbaiki kestabilan harga barang dan jasa
  7. Menurunkan laju inflasi

Jenis-Jenis dan Macam-Macam Kebijakan Moneter

Untuk mengatur kestabilan uang yang beredar di masyarkat, maka kebijakan moneter dibagi menjadi dua. Berkut ini adalah dua macam kebijakan moneter tersebut.

a. Monetery Expansive Policy (Kebijakan Moneter Ekspansif)

Kebijakan Moneter Ekspansif adalah suatu kebijakan pemerintah dengan cara menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan Moneter Ekspansif juga banyak dikenal sebagai Kebijakan Moneter longgar (easy money policy)

Tujuan Kebijakan Moneter Ekspansif adalah

  1. Untuk mengurangi pengangguran
  2. Meningkatkan daya beli masyarakat saat ekonomi lesu (resesi atau depresi)

b. Monetery Kontraktif Policy (Kebijakan Moneter Kontraktif)

Kebijakan Moneter Kontraktif adalah suatu kebijakan pemerintah dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan moneter kontraktif dikeluarkan saat perekonomian negara mengalami inflasi (inflasi adalah: nilai tukar uang yang merosot) yang mengakibatkan naiknya harga barang di pasaran.

Instrumen kebijakan moneter

Instrumen kebijakan moneter dikeluarkan dengan harapan tujuan kebijakan moneter dapat tercapai. Instrumen-instrumen tersebut diantaranya adalah

a. Kebijakan Operasi Pasar Terbuka (Open Marketoperation)

Operasi pasar terbuka adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral (atau bank Indonesia) untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau membeli surat-surat berharga di pasar modal/saham.

b. Kebijakan Diskonto (Politik Diskonto)

Kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral (atau bank Indonesia) untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara menaikan atau menurunkan suku bunga Bank. Kebijakan ini dikeluarkan dengan tujuan agar masyarakat menabungkan uangnya di Bank.

gar jumlah uang yang beredar stabil (jumlah uang yang beradar sama dengan jumlah barang dan jasa di pasar) maka pihak bank sentral menaikkan suku bunga Bank agar masyarakat berbondong-bondong menabungkan uangnya.

c. Kebijakan Cadangan Kas

Naik atau turunnya kas (casio ratio) di suatu Bank, ditentukan oleh kebijakan bank sentral sebagai pemegang wewenang untuk mengatur kas.

d. Kebijakan Kredit Ketat

Kebijakan kredit ketat dikeluarkan dengan tujuan mengawasi uang yang beredar saat perekonomian mulai menunjukkan gejala inflasi.

e. Kebijakan Dorongan Moral

Kabijakan ini dikeluarkan Bank sentral melalui pidato, pengumuman atau edaran yang ditujukan kepada Bank-Bank umum. Melalui pengumuman tersebut uang yang beredar dapat distabilkan.

Demikian penjelasan tentang kebijakan fiskal dan moneter. Semoga bisa menjadi acuan Anda untuk membuat tugas seperti tugas makalah ataupun tugas lainnya. Terima kasih.

Author: Wa Ode

Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Bila kamu tak bahagia dengan hidupmu, perbaiki apa yang salah, dan TERUSLAH MELANGKAH.